KANDANGAN (TABIRkota) – Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel), menurunkan seluruh personel Bhabinkamtibnas untuk optimalisasi tindakan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah rawan.
Hal tersebut disampaikan Kapolres HSS, AKBP Leo Martin Pasaribu saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dandim 1003/HSS, Letkol Inf Nurliwedie Nurdin Kanan dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Kusairi, di Aula Tinggiran Polres setempat, Senin (31/7).
AKBP Leo Martin Pasaribu mengatakan, personel bhabinkamtibnas yang berada di wilayah minim karhutla akan diperbantukan dalam Bawah Kendali Operasi (BKO) ke Polsek Daha Selatan dan kepolisian subsektor Daha Barat.
“Hal tersebut bertujuan untuk menyosialisasikan dan memberikan pemahaman secara masif kepada masyarakat dalam pencegahan terjadinya karhutla,” katanya.
Dengan melakukan sosialisasi, ujarnya, institusi polri harus bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait guna mencegah aktif terjadinya karhutla.
“Polri lebih mengedepankan tindakan pencegahan dalam penanggulangan karhutla dan melakukan upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindakan membakar lahan dan hutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan upaya yang efektif dalam penegakan hukum terhadap perbuatan masyarakat yang terbukti melanggar terkait karhutla.
“Kalau terbukti melanggar, maka akan dijatuhkan sanski maksimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pelanggaran, pembiaran, atau persekongkolan yang melibatkan anggota polisi,” tambahnya.
Diketahui, faktor geografis di HSS adalah 60 persen terdiri dari dataran rendah dan sebagian besar karhutla terjadi pada lahan rawa yang mengalami kekeringan saat musim kemarau.
Selain itu, Hasil Rakoor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, tahun 2023 diperkirakan adalah silklus lima tahunan cuaca ekstrem yang terjadi berdasarkan keterangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalsel. (fer)
