Unjuk Rasa ke DPRD, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tabalong Tolak Presiden Tiga Periode

“Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tabalong mengancam apabila dalam enam hari tuntutan tidak ditindak lanjuti, mereka akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan menurunkan massa yang lebih banyak”

Silahkan Bagikan / Share :
Ratusan massa yang mengatas namakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tabalong berunjuk rasa di kantor DPRD setempat menolak dengan tegas perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode (foto: TABIRkota/saadilah)

TANJUNG (TABIRkota) – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat, menolak dengan tegas perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, Kamis (14/4).

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa, Adam Syamsudin Noor, meminta  siapapun yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden agar diberi sanksi.

“Kami meminta agar anggota dewan maupun mentri yang mewacanakan hal tersebut agar dipecat,” ujarnya.

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tabalong yang menggelar aksi tersebut terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalong, BEM Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Muhammad Nafis, Pemuda Muhammadiyah serta masyarakat umum.

Selain menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden, massa aksi juga menyuarakan empat tuntutan lainnya.

Empat tuntutan tersebut antara lain menolak kenaikan bahan pokok, menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), menolak kenaikan kenaikan PPN 11 persen serta  menuntut transparansi dan keterlibatan masyarakat pribumi dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim).

Adam Syamsudin Noor mengatakan, kenaikan PPN akan menjadi biang masalah dari melonjaknya harga-harga.

“Terkait IKN, harus ada transparansi dan keterlibatan masyarakat serta pengusaha pribumi Kalimantan dalam pelaksanaan pembangunannya,” katanya.

Keterlibatan masyarakat pribumi, tambahnya, jangan hanya secara simbolis saja, tetapi harus berperan aktif dalam pembangunan.

“Pembangunan di IKN nantinya juga harus didasari kaidah-kaidah lingkungan hidup,” tambahnya.

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tabalong mengancam apabila dalam enam hari kedepan tuntutan tidak ditindak lanjuti, mereka akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan menurunkan massa yang lebih banyak.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Tabalong, H Musataf berjanji, pihaknya akan meneruskan lima tuntutan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tabalong kepada pemerintah pusat.

“Apapun bentuk aspirasi masyarakat, akan kita sampaikan,” katanya.

Sebagai Ketua DPRD Tabalong, ujarnya, dirinya sudah menginstruksikan kepada Sekretaris DPRD untuk membuat surat kepada pemerintah pusat dengan melampirkan tuntutan tersebut.

“Apa yang telah disampaikan merupakan masukan bagi kami,” ujarnya.

Terkait tuntutan kenaikan harga minyak goreng, akan dibahas oleh DPRD Tabalong agar nantinya bisa dibentuk BUMDes sehingga masyarakat dapat ikut terlibat dan berperan mengelola. (saa)

Silahkan Bagikan / Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Baznas Gives Free Electricity to Disadvantaged Family in HSU

Kam Apr 14 , 2022
"Free electricity connection for disadvantaged families becomes part of the so-called "HSU Peduli" program"

You May Like