Kukuhkan Anggota UP3, Bupati HSS: Menjembatani Kebijakan Pemerintah dan Masyarakat

“UP3 bertugas melaksanakan pemantauan dan monitoring pelayanan publik yang dilaksanakan unit kerja di lingkungan Pemkab HSS”

Silahkan Bagikan / Share :
UP3 diharapkan mampu menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat (foto: TABIRkota/prokopim setda hss)

KANDANGAN (TABIRkota) – Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel), H Achmad Fikry, mengukuhkan 11 anggota Unit Pemantau Pelayanan Publik (UP3) masa jabatan 2022-2023 untuk menjembatani antara kebijakan pemerintah dan masyarakat.

Pengukuhan 11 anggota UP3 yang merupakan perwakilan dari 11 kecamatan di HSS tersebut, dilaksanakan di Pendopo Kabupaten, Kamis (10/2).

Menurut Bupati HSS, H Achmad Fikry, tugas UP3 adalah membantu pemerintah memantau pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah, kecamatan dan desa.

“UP3 bertugas melaksanakan pemantauan dan monitoring pelayanan publik yang dilaksanakan unit kerja di lingkungan Pemkab HSS,” ujarnya.

Pada prakteknya, UP3 menerima keluhan dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik.

Keluhan masyarakat tersebut, katanya, kemudian dibahas dalam rapat bulanan dan menyampaikan laporan secara rutin kepada Bupati.

“UP3 juga berfungsi memantau penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan aparatur pemerintah daerah,” katanya.

Ia menambahkan, sekarang ini masyarakat dapat melakukan pengaduan dengan mudah melalui media sosial atau radio.

“Namun kelebihan UP3, selain menampung keluhan dan aspirasi, juga bisa menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat,” tambahnya.

11 anggota UP3 yang telah dilantik sebagian sudah memiliki pengalaman sehingga diyakini akan dapat menjalankan tugas dengan baik.

Pada kegiatan pengukuhan tersebut turut hadir Wakil Bupati HSS, Syamsuri Arsyad, Kapolres, Dandim 1003/HSS, staf ahli, kepala perangkat daerah di lingkup Pemkab HSS dan anggota Tim Seleksi UP3 kabupaten setempat. (aca)

sumber: prokopim setda hss

Silahkan Bagikan / Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Mantan Kades Bongkang di Tabalong, Pelaku Korupsi Dana Desa Resmi Ditahan

Kam Feb 10 , 2022
"Pembukuan Dana Desa tahun anggaran 2018 kacau, artinya mekanisme administrasi, pencairan dan pelaksaan tidak berjalan sebagaimana mestinya”

You May Like