KANDANGAN (TABIRkota) – Saat pemerintah membangun fasilitas umum, maka harus ada peran masyarakat untuk mewujudkannya, ujar Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 untuk Kecamatan Daha Utara, Rabu (26/1).
Menurut Bupati, peran serta masyarakat misalnya seperti pembebasan lahan dan lainnya yang menjadi kunci penting suksesnya pembangunan.
“Pembangunan akan terkendala bila masyarakat tidak ikut berperan, seperti contohnya pembangunan jembatan Nagara yang terpaksa ditangguhkan,” ujarnya.
Sebelumnya, pembangunan jembatan Nagara terpaksa ditangguhkan pelaksanaannya oleh Pemkab HSS karena masyarakat sekitar tidak setuju dengan biaya pembebasan lahan yang diajukan.
Ia mengatakan, pemerintah daerah dalam hal ini tidak punya kewenangan menetapkan harga untuk pembebasan lahan.
“Ada tim appraisal atau tim penilai yang menentukan harga ganti rugi dan pemerintah daerah sesuai aturan, tidak boleh melangkahi dari harga yang telah ditetapkan,” katanya.
Ia menambahkan, pada pembangunan jembatan Nagara, jika harus menggeser titik lokasi, tidak akan menjadi masalah.
“Silakan saja karena konsep awal pembangunan jembatan merupakan urun rembuk masyarakat dua desa yang berseberangan dan telah ditetapkan titik lokasinya dimana,” tambahnya.
Pemerintah daerah, diakui sangat serius berupaya melaksanakan pembangunan namun bila masyarakat setempat tidak ikut berperan akan sulit untuk mewujudkannya.
Turut hadir pada Musrenbang tersebut Wakil Bupati HSS, Syamsuri Arsyad, Sekda setempat, HM Noor, Anggota DPRD Dapil III, Asisten dan Staf Ahli, Kepala SKPD beserta Pejabat teknis, Ketua MUI Kecamatan Daha Utara, TP PKK Daha Utara, Forum Anak dan para Kepala Desa se-Daha Utara.(aca)
