Peringati Hari Dharma Karya Dhika 2021 Kemenkumham RI Gelar Seminar Nasional Dukung Akselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA (TABIRkota) – Memperingati Hari Dharma Karya Dhika 2021, Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar Seminar Nasional dengan tema “Peran Kementerian Hukum dan HAM Dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (14/10).

Seminar dilaksanakan secara hybrid, luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta serta daring melalui zoom dan youtube, mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan, Seminar Nasional tersebut adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator, baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.

“Hasil seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM,” katanya.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan.

Menurutnya, Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor.

“Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis,” ujarnya.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang saat itu hadir sebagai Keynote Speaker menambahkan, bahwa kondisi pandemi saat ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

“Aturan kedaruratan dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar,” tambahnya.

Konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis, katanya, dapat di aplikasikan dalam tata peraturan perundang-undangan.

“Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik, utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum,” katanya.

Pada kegiatan seminar itu sendiri, berkumpul berbagai nara sumber, baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi, bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan

strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat serta pemulihan ekonomi nasional. (rls/RA)

Silahkan Bagikan / Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Alhamdulillah, Target Psikologis Vaksinasi di Tabalong Hampir Capai 50 Persen

Kam Okt 14 , 2021
TANJUNG (TABIRkota) – Hingga saat ini, target psikologis vaksinasi di Kabupaten Tabalong sudah hampir mencapai 50 persen, ujar Bupati Pemkab setempat, H Anang Syakhfiani. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi tahap dua di Pendopo Bersinar Tanjung, Kamis (14/10). Menurutnya, posisi saat ini capaian target psikologis berada dikisaran 33 […]

You May Like