TANJUNG (TABIRkota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengalihkan pemeriksaan saksi-saksi atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pelaksana Tugas (plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Maliki dan dua rekanannya ke Kabupaten Tabalong.
Sebelumnya, pemeriksaan para saksi dilakukan KPK di kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel dan akan dialihkan ke markas Brimob Subden 2B Pelopor Tanjung di Kecamatan Murung Pudak.
Komandan Kompi (Danki) Brimob Subden 2B Pelopor Tanjung, AKP Taufiq Ginanjar Saputra saat dikonfirmasi di Tanjung, Senin (11/10) membenarkan bahwa pihaknya telah dihubungi KPK perihal tersebut.
“Tim KPK sudah ada menghubungi dan akan meminjam salah satu ruangan disini untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait OTT di Dinas PUPRP HSU,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya dalam hal ini hanya sebatas meminjamkan ruangan untuk penyidik KPK melakukan pemeriksaan.
“Selebihnya, kita tidak dilibatkan. Namun karena berada di lingkungan markas Brimob, secara tidak langsung kita akan mengamankan lokasi,” katanya.
Namun tambahnya, pengamanan yang dilakukan tidak secara khusus, hanya sewajarnya saja selama pemeriksaan oleh KPK berjalan dengan pengawalan dari personel Polres HSU.
“Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama keberadaan petugas KPK di markas Brimob Subden 2B Pelopor Tanjung,” tambahnya.
Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan OTT terhadap plt Kadis PUPRP HSU, Maliki bersama dua pihak swasta saat melakukan transaksi penyerahan uang komitmen fee yang sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan tujuh orang yang kemudian tiga diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan empat orang sisanya sebagai saksi.
Pemeriksaan secara maratahon dilakukan penyidik KPK terhadap puluhan saksi, termasuk Bupati HSU, Sekda HSU yang merupakan adik Bupati, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) HSU yang merupakan istri Bupati dan Ketua DPRD HSU yang merupakan anak Bupati serta ajudan dan supir pribadi Bupati.
KPK juga sudah menggeledah rumah jabatan dan rumah pribadi Bupati HSU dan menemukan uang tunai dalam jumlah yang fantastik dan berbagai dokumen serta alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara tersebut. (yie)
